Jika Semua Pegawai Wiyata Bakti Mengundurkan Diri

Arif Rahmawan October 24, 2014
Keinginan Pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan rakyatnya layak disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Keseriusan pemerintah tersebut tertuang dalam Pasal 31 ayat 1  dan 2 UUD 1945 yang masing-masing berbunyi, Setiap warga berhak  mendapat pendidikan dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Berdasarkan pasal di atas, pendidikan merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang bersifat memaksa. Rakyat "dipaksa" untuk bersekolah dan pemerintah "dipaksa" untuk membiayainya. Pemerintah wajib menyediakan tenaga pengajar, gedung dan sarana prasarana mulai dari  SD SMA.

Harus diakui bahwa ada begitu banyak sekolah yang tersebar di seantero Indonesia mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat. Akan tetapi kondisi dari berbagai sekolah tersebut tidak sama. Ada yang tempatnya bagus, sarana prasarana lengkap dan memiliki tenaga pengajar lengkap. Tapi tidak sedikit yang gedung sekolahnya rusak, sarana kurang lengkap dan kekurangan tenaga pengajar.

Pemerintah memang mampu menyediakan tempat,  tetapi belum mampu mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut.  Beruntung pemerintah Indonesia memiliki warga yang bersedia untuk membantu mengajar dengan gaji seadanya dan seikhlasnya. Warga tersebut saat ini kita kenal dengan tenaga wiyata bakti.

Pegawai wiyata bakti merupakan pegawai Non PNS yang bekerja di instansi pendidikan milik Pemerintah RI. Tenaga wiyata bakti itu melakukan pekerjaan yang sama dengan para Guru PNS. Perbedaannya cuma gaji yang terpaut jauh. Saya belum memiliki data berapa jumlah wiyata bakti di Indonesia, tapi mungkin jumlah wiyata bakti di Indonesia lebih banyak dibanding Guru atau karyawan yang berstatus PNS.

Sebagai contoh, di sebuah desa ada satu Sekolah Dasar yang hanya memiliki dua Guru berstatus PNS, sisanya adalah tenaga wiyata bakti. . Ini di pulau Jawa, di luar jawa mungkin lebih parah lagi. Ada gedung tapi tidak ada gurunya. Ada banyak lagi Sekolah Dasar dengan jumlah wiyata bakti lebih banyak dibanding PNS.

Sebagian pembaca mungkin  merasa ragu dengan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan amanat UUD 1945.

Benarkah Pemerintah bersungguh-sungguh ingin mencerdaskan rakyatnya?

Kenapa tidak membuka lowongan pekerjaan sebagai Guru PNS?

Kenapa pemerintah justru seolah-olah memberi harapan palsu pada tenaga wiyata bakti ?

dan pertanyaan-pertanyaan lain.

Tetapi, kita pasti sepakat bahwa bangsa indonesia memiliki jumlah rakyat yang sangat banyak. Negara Indonesia juga bukan negara kaya yang bisa membayar semua tenaga pengajar di seluruh Indonesia atau membangun gedung dan melengkapi sarana prasarana di pelbagai sekolah.

Mau tidak mau, terpaksalah pemerintah memohon bantuan dari rakyatnya agar turut membantu pemerintah demi terwujudnya tujuan pendidikan yakni  mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tapi, sampai kapan pemerintah terus memanfaatkan kerelaan hati para pegawai wiyata bakti. Sampai kapan, pemerintah seolah-olah memberikan iming-iming status PNS. Kalau kata Arya Wiguna, "Sampai kapaaaaannnnnnn ??"

Jika kesabaran para pegawai wiyata bakti habis, mungkin mereka akan mengundurkan diri, siswa tidak memiliki guru, kegiatan belajar mengajar terhenti dan tujuan pendidikan nasional tak tercapai di negara ini.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »