Perihal Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

Arif Rahmawan July 26, 2015
Di Grobogan, jumlah kendaraan pemilik kendaraan bermotor meningkat drastis. Ini dapat dilihat dengan mudah dari suasana di jalan raya maupun jalan kampung. Saban hari kendaraan bermotor baik roda dua, roda tiga maupun roda empat bersliweran tanpa henti. Puncaknya adalah pada hari menjelang lebaran,  beberapa hari setelah lebaran, hingga hari ini jalan penuh sesak dengan kendaraan bermotor.

Hal tersebut bisa merupakan penanda bahwa ekonomi masyarakat mulai menggeliat. Mungkin juga daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor meningkat drastis ketimbang dua puluh tahun yang lalu. Ini tentu menggembirakan.

Yang menjadi permasalahan selanjutnya,sudahkah masyarakat memahami teori dan praktik berkendara yang benar di jalan raya? Sudahkah masyarakat memahami rambu-rambu lalu lintas dan markah jalan ?. Meskipun mudah, tetapi jika tidak dipahami dengan serius, membludaknya kendaraan bermotor di jalan raya akan menimbulkan masalah baru, mulai dari kebisingan, kemacetan  hingga kecelakaan lalu lintas.



Ada ungkapan yang sudah diwanti-wanti oleh sesepuh di Grobogan dengan ungkapan, “desa mawa cara negara mawa tata”. Ini berarti segala sesuatu memiliki aturan, begitu juga dengan lalu lintas.

Aturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU itulah yang menjadi landasan bagi petugas lalu lintas untuk menilang apabila terjadi pelanggaran lalu lintas. Dalam undang undang yang dibuat oleh anggota DPR ini tertulis dengan lengkap segala bentuk aturan dan tata tertib lalu lintas di jalan raya.  Misalnya pada Pasal 112
 (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di

depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

(2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.

(3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Lalu pada Pasal 115,
 Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:



  1. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan / atau



  2. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.



Dan masih ada pasal-pasal lain yang wajib dipahami pengendara kendaraan bermotor sebelum menyalakan mesin.

Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah yang perlu dipahami pemakai jalan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wah rumit juga ternyata, hanya untuk menarik gas saja masyarakat diharuskan memahami rambu-rambu lalu lintas, markah jalan lalu membaca dan memahami UU dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Ujian SIM

Secara teori, sebenarnya tidak rumit. Untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, seorang pengendara diwajibkan memiliki surat izin mengemudi (SIM). Untuk mendapatkan sim, pemohon diwajibkan mengikuti ujian yang meliputi ujian teori dan ujian praktik. ujian teori  terdiri ada 30 soal yang harus dijawab. Sedangkan ujian praktik berisi ujian keterampilan berkendara.

Tapi dalam praktik, bisa lulus dari ujian sim membutuhkan perjuangan tersendiri. Agar lulus ujian teori, pemohon minimal harus bisa menjawab 70 persen soal dengan benar. Untuk itu sebelum mengikuti ujian teori, pemohon harus memahami rambu-rambu lalu lintas, markah jalan dan sebagian isi dari UU no 22 tahun 2009. Apabila ingin lulus ujian praktik, pemohon harus berlatih terlebih dahulu sesuai dengan materi ujian praktik.

Sosialisasi UU NO 22 tahun 2009

 Jalan raya merupakan miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Pengendara motor yang seenaknya memblayer knalpot, geng motor yang sok berkuasa, pengendara mobil yang ugal-ugalan, semua itu mewarnai jalan raya di Grobogan . Jika lalu lintas sudah sedemikian kacaunya, mengapa tidak ada sosialisasi UU no 22 tahun 2009 kepada masyarakat? siapa sebenarnya yang wajib memberitahukan isi Undang Undang tersebut kepada masyarakat . Kepolisian, Dinas Perhubungan, Partai Politik, Kelurahan, LSM, kecamatan, Calon Bupati  atau siapa?

 

Atau memang masyarakat yang harus proaktif , browsing sendiri di internet, lalu membaca sendiri dan mempelajari sendiri.

 

Saya kira itulah yang paling bisa dilakukan ketimbang mengharapkan pemerintah mengulurkan tangan untuk memberitahu isi UU itu bagai pungguk merindukan bulan.  Sebaliknya, masyarakat sendirilah yang perlu mengambil inisiatif demi kebaikan diri sendiri.

 Syukur-syukur ada calon bupati atau partai politik yang berinisiatif memberikan sosialisasi UU, bukan hanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Ini merupakan pendidikan politik yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »