Menyambut Pilkada Grobogan 2015

Arif Rahmawan October 26, 2015
Pilkada Grobogan akan dihelat pada 9 Desember 2015. Peristiwa demokrasi ini memiliki agenda utama memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021 sekaligus menandai akan berakhirnya kepemimpinan Bupati Grobogan periode sebelumnya.
Pada Pilkada tahun ini, KPU Grobogan telah menetapkan dua bakal calon bupati-wakil bupati yang akan berebut suara yaitu pasangan Sri Sumarni, S.H., M.M. dan Edy Maryono, SH., MM. dan pasangan H. Icek Baskoro, S.H.,M.H. dan H.Sugeng Prasetyo,S.E.,M.M. Pasangan pertama didukung oleh PDIP,  PKB, Partai Hanura dan PAN sedangkan pasangan kedua didukung oleh Golkar ,Partai Nasdem, dan Partai Gerindra.
Pasangan Sri Sumarni - Edy Maryono mendaftar di KPU pada Senin, 27 Juli 2015.  Pasangan Icek Baskoro - Sugeng Prasetyo, meskipun sudah terlihat hadir di KPU pada 27 Juli 2015, mereka baru mendaftar pada Selasa, 28 Juli 2015. Kabar angin yang berhembus tentang pencalonan Ady Setyawan ternyata tidak terbukti. Hingga batas waktu pendaftaran berakhir, Direktur  PDAM Grobogan tersebut tidak kunjung tiba.

Siklus lima tahunan ini disambut dengan gegap gempita oleh bakal calon bupati-wakil bupati dan partai pendukungnya. Ditandai dengan antusiasme dari parpol pendukung dengan berramai-ramai mengarak calonnya mendaftar ke kantor KPU Grobogan di jalan Letjen S.Parman 2 Purwodadi. Bahkan, untuk itu Satlantas Polres Grobogan perlu menutup jalan di sekitar kantor KPU Grobogan. 
Jauh hari sebelumnya, di berbagai tempat strategis di wilayah Kabupaten Grobogan juga sudah mulai bermunculan spanduk, baliho dan banner MMT bergambar calon bupati dan wakil bupati. Yang menarik, sarana transportasi umum juga tak luput menjadi media untuk memperkenalkan bakal calon bupati : di kaca belakang dan bagian depan angkutan kota dan bus, tertempel stiker besar bergambar foto bakal calon bupati-wakil bupati peserta Pilkada Grobogan.
Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh warga Grobogan  juga merasakan antusiasme yang sama dengan mereka?
Atmosfer antusiasme Pilkada akan memenuhi langit Grobogan apabila masyarakat Grobogan mendapat pemahaman yang utuh tentang Pilkada dan demokrasi. Pemahaman tersebut bisa diperoleh masyarakat melalui pendidikan politik yang menjadi dasar penyelenggaraan demokrasi yang jujur dan adil. Pendidikan politik sesuai dengan  Undang-Undang nomor 2 tahun 2008  pasal 1  adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pihak yang selama ini bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan politik di Indonesia termasuk di Grobogan adalah partai politik.  Melaksanakan pendidikan politik merupakan fungsi dan kewajiban dari partai politik sebagaimana ditegaskan dalam UU nomor 2 tahun 2008 pasal 11 ayat  1 di mana di situ disebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana  pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam UU yang sama pada pasal 13 pada huruf e juga disebutkan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
Atas dasar semua itu, pelaksanaan pendidikan politik merupakan pekerjaan penting yang perlu diprioritaskan oleh partai, tidak hanya pada saat menjelang pemilu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari.  Pendidikan politik harus berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pendidikan politik berperan sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan demokrasi Pancasila yang baik di Grobogan. Pendidikan ini akan mampu memberikan kesadaran pada masyarakat Grobogan bahwa mereka sebenarnya memiliki pengaruh penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga akan menjelaskan dimanakah posisi mereka dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Kekeliruan warga melihat posisinya sendiri dalam sistem demokrasi akan berdampak buruk bagi Kabupaten Grobogan dan tentu saja bagi warga sendiri.
Rakyat termasuk masyarakat Grobogan perlu memahami bahwa demokrasi memiliki aturan yang berbeda dengan aturan pada zaman kerajaan atau zaman penjajahan.  Pada zaman kerajaan,  rakyat tidak diberi hak untuk mengatur pemerintahan, hanya raja sang penguasa mutlak, rakyat hanya wajib sendika dawuh atas titah raja. Sedangkan pada zaman penjajahan, rakyat harus patuh pada perintah Gubernur Jenderal dan bawahannya. Hal tersebut berlangsung selama ratusan tahun di bumi nusantara ini.

Kemudian, pada 17 Agustus 1945 lahirlah mukjizat yang diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh Proklamator, para pahlawan dan rakyat dengan berdirinya Republik Indonesia. Mukjizat yang bernama demokrasi ini  memberi hak kepada rakyat untuk ikut memikirkan nasib bangsanya dan melakukan tindakan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan.
Demokrasi memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi pemimpin. Ini merupakan bentuk kebebasan yang tidak didapatkan pada era kerajaan atau penjajahan. Pada era kerajaan, pemimpin dilahirkan oleh istri raja. Pada era penjajahan, pemimpin ditunjuk oleh penjajah. Pada era demokrasi, pemimpin dilahirkan oleh rahim rakyat sendiri melalui pemilu.

Bagi masyarakat Grobogan,  perhelatan Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang akan menjadi hari bersejarah ketika mereka mengembaan tugas mulia untuk memilih pemimpinnya. Ini akan menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang bermoral Pancasila yang berpihak pada kepentingan  masyarakat Grobogan, bukan hanya pemimpin yang menjadi pelayan bagi segelintir orang. Jika bupati terpilih hanya melayani keluarga atau golongannya saja, penyelenggaraan Pilkada Grobogan menjadi sia-sia.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »