Peran Partai Politik Dalam Menyukseskan Program Pembangunan Milenium

Arif Rahmawan October 27, 2015
Pada bulan September 2008, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara anggotanya. MDGs ini memiliki delapan tujuan, delapan belas target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia. Kedelapan tujuan itu antara lain :
1.      Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2.      Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua,
3.      Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
4.      Menurunkan Angka kematian anak,
5.      Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6.      Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya,
7.      Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup,
8.      Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan
Dilihat dari urgensi tiap-tiap tujuan tersebut, tampak bahwa Kedelapan MDGs tersebut diurutkan berdasarkan skala prioritas.
Apabila dirunut ke belakang, lahirnya program internasional yang dicanangkan oleh PBB tersebut didasari oleh munculnya permasalahan dalam pelbagai bidang kehidupan manusiayang tidak bisa diselesaikan oleh tiap-tiap Negara tanpa bekerja sama dengan negara lain. PBB, sebagai organisasi yang mewadahi semua negara di dunia memandang perlu dibentuk dan dicanangkan program nyata yang bisa menyelesaikan semua problema kehidupan umat manusia.
Contoh permasalahan dalam bidang kriminal yang tidak bisa diselesaikan oleh sebuah negara adalah kejahatan narkotika yang dimasukkan dalam kategori kejahatan transnasional yang hanya bisa diselesaikan dengan hukum internasional. Atau permasalahan lingkungan hidup seperti illegal loging, kebakaran hutan di satu negara, bisa berpengaruh terhadap negara lain.
Berangkat dari banyaknya permasalahan mendasar yang dihadapi oleh banyak negara tersebut, PBB sebagai organisasi tingkat dunia menganggap bahwa pencanangan delapan MDGs tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Konsekuensinya, Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB wajib melaksanakan semua program internasional tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi di negara Indonesia. Bagi Pemerintah Indonesia, langkah pertama dalam melaksanakan program PBB tersebut adalah dengan menyinkronkan program kerja PBB tersebut dengan kebijakan pemerintah, Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Untuk itu sebelum merumuskan kebijakannya, Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya perlu membolak-balik lembar-lembar tujuan MDGs agar kebijakan yang dibuat pemerintah berjalan selaras dengan program PBB dan tidak melanggarnya. Akan tetapi, pembuatan kebijakan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara, terutama permasalahan anggaran. Anggaran yang ada harus dioptimalkan untuk memilih prioritas yang paling penting dari kedelapan program PBB tersebut.
Di sisi lain, partai poltik yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten juga wajib membuat Undang-undang yang memperlancar MDGs. Apakah hanya cukup parpol di parlemen yang terlibat dalam program MDGs? Tidak. Partai politik bersama pemerintah juga wajib memastikan bahwa program MDGs tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Hal ini disebabkan karena parpol memiliki wewenang yang begitu besar dalam proses demokrasi di sebuah negara, termasuk Indonesia. Selain merumuskan undang-undang, parpol juga wajib memastikan bahwa demokrasi dan kegiatan politik berjalan dengan baik dan benar di Indonesia.
Lantas, MDGs yang mana yang menjadi prioritas pemerintah Republik Indonesia. Dalam pandangan saya, kedelapan poin MDGs tersebut merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan susunan kabinet dan banyaknya lembaga yang ada di Indonesia, saya kira kedelapan poin MDGS tersebut bisa dilaksanakan secara bersamaan. Akan tetapi mengingat anggaran dana yang mungkin kurang mencukupi, tujuan yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah program nomor 1 dan 2.
Mengapa program tersebut perlu didahulukan? Angka kemiskinan di Indonesia masih terus meningkat akhir-akhir ini, apabila tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah kelaparan yang bisa berakibat kematian, sementara dampak tidak langsungnya adalah maraknya kriminalitas di negara Indonesia.
Untuk itu menjadi tugas pemerintah dengan didukung oleh partai politik, baik yang pro pemerintah maupun yang mengambil sikap oposisi. Bagi partai politik pendukung pemerintah, bsia berjuang melalui parlemen dan membentuk lembaga penanggulangan kemiskinan. Semengara bagi parpol oposisi, bisa membentuk lembaga untuk mengontrol kinerja pemerintah dan parpol pendukungnya .

Sebagai contoh program pemerintah yang mendukung program MDGs nomor 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) adalah adanya berbagai program sosial seperti Program Keluarga Harapan. Adapun tugas parpol oposisi pada situasi seperti ini adalah membentuk organisasi yang bersifat mengontrol dan memastikan bahwa program sosial tersebut tepat sasaran. Pada situasi ini masing-masing parpol telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »