Permendikbud RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar

Arif Rahmawan October 28, 2015
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada anak sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tentang Program Indonesia Pintar diatur secara jelas segala hal yang berkaitan dengan Program Indonesai Pintar (KIP).

Pertanyaan mendasar yang kerap muncul dalam benak masyarakat antara lain : Tujuan, sasaran dan kriteria pemberian bantuan PIP ini.

Tujuan dari PIP antara lain :

a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;

b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan

c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Kemudian sasaran dan kriteria Program Indonesia Pintar adalah :

Sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut:

a. siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS);

b. siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);

c. siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan;

d. siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;

e. siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam; atau

f. siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.


Selain ketiga hal di atas, perlu juga dimengerti prinsip pelaksanaan PIP

a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.


Untuk mendapatkan dasar hukum pelaksanaan PIP, silakan download Permendikbud Ri Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »