Sudah Saatnya Tenaga Honorer Berpolitik

Arif Rahmawan October 26, 2015
Di Kabupaten Grobogan, sudah bukan rahasia lagi jika besaran rupiah antara gaji PNS dan honorarium tenaga honorer (wiyata bakti) yang bekerja dalam satu instansi di sekolah-sekolah negeri terpaut jauh. Meskipun tugas yang mereka emban sama, lembaran rupiah di antara mereka ternyata berbeda.
Sudah lazim kita ketahui bahwa tenaga honorer baik guru maupun tenaga kependidikan memiliki hasil kerja yang nyata. Sama nyatanya dengan hasil kerja PNS. Misalnya , jika ada seorang Guru PNS yang memiliki jam kerja selama 24 jam, guru honorer juga memiliki jam kerja yang sama. Jika Guru PNS berangkat pukul tujuh pagi, tenaga honorer juga melakukan hal yang sama. Baik PNS maupun tenaga honorer turut berperan nyata dalam dunia pendidikan di Grobogan.
Lantas, bagaimana mungkin dengan jenis pekerjaan yang sama, tenaga honorer memiliki gaji yang terpaut jauh di bawah PNS. Penyebabnya, PNS dan tenaga honorer memiliki sistem penggajian yang sangat berbeda. Selain itu, keberadaan PNS ditopang oleh dasar hukum yang jelas misalnya: Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pengadaan PNS,  PP tentang formasi PNS dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan PNS sangat jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan keberadaan tenaga honorer dalam dunia pendidikan di Grobogan. Keberadaannya tidak memiliki landasan hukum yang jelas alias samar-samar. Tenaga honorer bak anak haram yang kelahirannya tidak dikehendaki.
 Jika dirunut dari asal muasalnya, tenaga honorer hadir ketika sekolah kekurangan pendidik atau tenaga kependidikan, disebabkan karena pegawai yang sebelumnya mengajar sudah pensiun atau dimutasi. Kekurangan tersebut, sayangnya tidak segera diatasi oleh pemerintah dengan menempatkan guru PNS baru. Walhasil, ketika ada orang yang datang melamar pekerjaan sebagai tenaga honorer, diterimalah orang  tersebut dengan senang hati oleh pengelola sekolah.
Bagi pemerintah, menerima tenaga honorer memang pilihan yang dilematis. Jika diterima, pemerintah belum ikhlas mengalokasikan dana khusus untuk menggaji tenaga honorer. Tidak diterima, keberadaan tenaga honorer sangat dibutuhkan di sekolah. Pada situasi ini, pemerintah sangat diuntungkan dengan hadirnya tenaga honorer di sekolah. Dengan upah minimum, tenaga honorer bisa bekerja maksimum. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Adam Smith tentang teori ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya, kalau bisa untung sebesar-besarnya.
Lalu bagaimana dengan nasib tenaga honorer itu sendiri. Meskipun sudah mengetahui bahwa honornya kecil, mereka tetap nekat memilih pekerjaan tersebut. Ada dua motivasi utama yang mendorong orang memilih tenaga honorer di sekolah : pertama, harapan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipi. Kedua, semakin menyempitnya lapangan pekerjan. Kedua alasan itulah yang memaksa orang memilih jalan hidup menjadi tenaga honorer.
Akan tetapi seiring berjalannya waktu, persoalan mulai timbul dalam diri tenaga honorer. Hidup bertahun-tahun dengan gaji seadanya ternyata berat juga. Apalagi pada zaman kapitalisme seperti sekarang ini, kekurangan uang bisa merupakan dosa besar. Tak ada pilihan lain bagi tenaga honorer kecuali meningkatkan taraf hidupnya.  Untuk itu, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, berhenti menjadi tenaga honorer dan memilih pekerjaan lain dengan gaji yang lebih banyak. Kedua, memperjuangkan agar gaji tenaga honorer naik, minimal sama dengan UMR Grobogan.
Cara yang pertama tidak perlu diuraikan lebih lanjut, yang perlu didiskusikan adalah cara kedua yaitu memperjuangkan honorarium tenaga honorer agar bisa naik. Untuk itu seluruh tenaga honorer di Grobogan perlu membentuk organisasi yang solid. Organisasi ini penting untuk menyatukan ide, gagasan dan aspirasi politik tenaga honorer. Dasar hukum berorganisasi sangat jelas,  yakni pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E butir 3, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
Pentingnya berorganisasi sudah dibuktikan sejak zaman sejarah kemerdekaan bangsa ini. Pada tahun 1926Soekarno mendirikan Algemene Studie Club, yang merupakan cikal bakal PNI, dengan tujuan utama kemerdekaan Indonesia. Sukarno menyadari pentingnya organisasi bagi tujuan kemerdekaan. Dalam bidang agama dan sosial, K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Sementara itu, K.H. Hasyim Asyari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi-organsisai tersebut memiliki manfaat yang besar bagi anggotanya maupun bangsa dan negara ini.
Semua itu bisa menjadi pemantik bagi tenaga honorer untuk memperjuangkan aspirasinya, mengubah semua ketidakjelasan menjadi sesuatu yang jelas. Cara perekrutan yang jelas, gaji yang jelas dan dasar hukum yang jelas. Keberadaan organisasi yang solid akan membuat mereka berani menyalurkan aspirasinya kepada wakil rakyat atau menyodorkan kontrak politik kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

Sebagaimana diketahui, pada saat ini kedua pasang bakal calon bupati dan wakil bupati membutuhkan suara agar bisa memenangkan Pilkada Grobogan. Masyarakat, termasuk tenaga honorer tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Melalui organisasi yang dibentuknya, tenaga honorer bisa melakukan tawar menawar suara dengan calon bupati. Bukan dengan menukar suara dengan nominal rupiah yang melanggar aturan KPU, melainkan dengan cara menukarkan suara dengan kontrak politik yang berisi kesanggupan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan aspirasi tenaga honorer. Apabila bupati itu kelak benar-benar terpilih, organisasi tenaga honorer harus mengawal hingga aspirasi benar-benar dilaksanakan.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »