Download Buku Saku ASN / PNS

Arif Rahmawan November 26, 2015
Proses terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden, dinilai banyak pihak telah membawa kemajuan pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Tak terkecuali demokrasi dalam bidang kepegawaian.

Sejalan dengan itu, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan sebuah buku panduan ASN (bisa didownload pada bagian akhir tulisan ini). Dalam kata pengantarnya, Menpan RB, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, ME mengatakan bahwa Buku saku ASN ini diharapkan menjadi bahan bacaan para pegawai ASN di  menambah wawasan dan pengetahuan tentang reformasi birokrasi sebagai penjabaran dari Nawacita point kedua, yakni "Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan terpercaya.

Materi reformasi birokrasi dalam buku saku ASN ini dikemas secara kreatif dalam bentuk komik mini agar enak dilihat dan menarik untuk dibaca, serta mudah disimpan dan dibawa kemanapun oleh pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas. Isinya meliputi delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.
E book panduan ASN
Panduan ASN 

Secara ringkas, di bawah ini merupakan penjelasan tiap-tiap perubahan reformasi birokrasi :

.1 Mental Aparatur. Dalam buku saku Panduan ASN tersebut tertulis beberapa perbedaan antara aparatur zaman dulu dengan zaman sekarang. Dahulu aparatur itu priyayi. Sekarang harus melayani. Dahulu lambat, sekarang cepat, dahulu koruptif sekarang bersih dan inovatif.
Ini artinya Pemerintahan sekarang berusaha memutus mata rantai feodalisme yang diwariskan belanda. Sekarang menjadi tugas para aparatur negara untuk mewujudkan Nawacita. Begitu juga masyarakat perlu mendukungnya dengan cara menghapus anggapan bahwa aparatur itu priyayi, sebaliknya perlu ditanamkan dalam benak masyarakat, bahwa aparatur negara adalah pelayan.
2. Kelembagaan. Lembaga pemerintahan dibentuk berdasarkan kebutuhan, harus tepat ukuran, bukan untuk parkir pejabat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui MenpanRB berupaya menciptakan lembaga yang benar-benar efektif dan efisien.
3. Tatalaksana Birokrasi. Birokrasi pada zaman dulu identik dengan pelbagai ungkapan misalnya, "wani piro, kalau bisa sepuluh meja kenapa harus satu meja, o gampang itu bisa diatur, kalau bisa lama untuk apa dicepet-cepetin.". 
Sekarang, Kemenpan RB berupaya menciptakan tatalaksana birokrasi yang Efektif, Ringkas, dan Efisien.
4. SDM Aparatur. Dalam buku ini secara terang-terangan mengkritik dan berupaya menghapus perilaku sogok menyogok untuk menjadi Aparat PNS dengan rekruitmen Aparatur melalui CAT. Bagi pelamar PNS, hal penting yang harus disiapkan bukan uang buat nyogok, tetapi Mental dan Intelektual. Selain itu juga diupayakan penerapan sistem manajemen SDM berbasis MERIT yaitu Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja.
5. Akuntabilitas. Pemerintah berupaya menerapkan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber daya yang dipergunakan.
6. Pengawasan. Salah satu terobosan dalam rangka mencegah pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan untuk memudahkan pengawasan, yakni dengan mewajibkan seluruh ASN menbuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2015
7. Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Karena itu perlu dilakukan perubahan, penataan dan harmonisasi terhadap sistem peraturan perundang-undangan agar lebih efektif, sinergis dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
8. Pelayanan Publik. Pelayanan publik di indonesia dipayungi oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik harus inovatis, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Kedelapan hal tersebut merupakan hal yang perlu dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara, jika membutuhkan bantuan, masyarakat sebaiknya siap untuk mengawasi para ASN tersebut.

Untuk mempelajari secara lebih lengkap silakan pilih link baca atau download di bawah ini :

Baca Buku Saku  ASN secara online 
Download Buku Saku ASN




Share this

Related Posts

Previous
Next Post »