Kritik Terhadap Pendidikan Adalah Sesuatu Yang Wajar

Arif Rahmawan November 20, 2015
Kritik dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pendidikan merupakan konsekuensi yang tak terelakkan sebagai akibat dari dibukanya kran demokrasi di Indonesia. Tahun 1998 yang menandai, keruntuhan kekuasaan otoriter orde baru merupakan momentum akan hal tersebut.  Meskipun sebenarnya demokrasi sudah dibuka sejak awal Indonesia berdiri.

Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 saat itu pula rakyat diberi hak untuk ikut memerintah melalui sistem yang telah disepakati. Akan tetapi seiring berjaannya waktu, makna demokrasi semakin tidak karuan ketika Orde Baru memimpin selama 32 tahun. Bahkan Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyuarakan haknya, oleh orde Baru justru digunakan untuk membungkam suara rakyat.

Demokrasi hanya digunakan jika dianggap menguntungkan pemerintah saat itu. Siapa saja yang bersuara beda dengan pemerintah akan bernasib buruk. Teror yang dilancarkan Orde Baru terhadap rakyatnya sendiri baik secara halus maupun kasar telah menyebabkan lahirnya masyarakat penakut, masyarakat manut dan masyarakat yang menganggap dirinya hamba. Sementara penguasa adalah raja.

Dalam sistem pemerintahan yang menganut budaya feodalisme kerajaan masayarakat memang dididik oleh raja untuk menjadi masyarakat penakut yang selalu harus menyembah jongkok sang raja.

Hasil budaya yang sudah mengakar inilah yang dimanfaatkan oleh orde baru untuk mencocok hidung rakyatnya. Pimpinan orde baru menempatkan dirinya bak seorang raja, dan rakyatnya dianggap hamba. Saat itu, negara Republik yang coba dibangun oleh pendiri bangsa diubah menjadi negara republik rasa kerajaan. Ini adalah bentuk pengingkaran tujuan didirikannya Republik Indonesia.

Pada masa orde baru, salah satu propaganda yang disebarkan adalah tentang larangan bersikap kritis. Dalam dogma yang dipropagandakan oleh Orde Baru, bersikap kritis terhadap pemerintah dianggap pembangkangan. Oleh orde baru, masyarakat dicekoki dengan ilusi bahwa kritik tidak sesuai dengan budaya bangsa leluhur, yang cocok dengan budaya leluhur adalah manut pada pemerintah tanpa berfikir sedikitpun.

Tentu saja apa yang dilakukan orde baru sangat bertentangan dengan konsep berbangsa dan bernegara Repubik Indonesia. Sebagai negara Repubik, Indonesia sudah menyepakati untuk menggunakan demokrasi sebagai cara untuk mengatur pemerintahan.

Dalam demokrasi, rakya diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Rakyat boleh setuju dengan pemerintah atau bahkan ngkritik pemerintah, rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia.

Instansi Pendidikan Harus Terbuka dan Transparan

Berangkat dari pelbagai hal tersebut, Instansi pendidikan sebagai bagian dari lembaga di bawah naungan Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia.

Caranya adalah dengan melaksanakan apa yang menjadi amanat UU dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hanya dengan cara itu lembaga pendidikan bisa meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.
Sebaliknya, encoba untuk bersikap anti kritik merupakan pilihan yang buruk dan merupakan bentuk penghinaan terhadap Pancasila dan UU. Instansi pendidikan harus selalu terbuka dan transparan. Lembaga tersebut harus memberikan apa yang menjadi hak rakyat atau pemangku kepentingan. Hak tersebut bisa berupa informasi, hak untuk bersikap kritis dan pelbagai hak lainnya.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »