Permendikbud tentang Dapodik Segera Disusun Kemendikbud RI

Arif Rahmawan November 23, 2015
Aplikasi Data Pokok Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan dapodik tampaknya akan menjadi aplikasi yang sangat penting bagi Kemdikbud. Sejak diluncurkan beberapa tahun yang lalu, Dapodik sudah dimanfaatkan Kemdikbud untuk pelbagai program Pendidikan, mulai dari pendataan siswa tidak mampu sampai dengan pendataaan peserta ujian. Selain itu Dapodik juga telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya penyaluran tunjangan guru, Bantuan Operasional Sekolah, dan Ujian Nasional.

Dan yang mengejutkan, selain dimanfaatkan oleh Kemendikbud, institusi lain juga menggunakan Dapodik untuk menunjang program dan kebijakannya antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Unicef

Dengan banyaknya manfaat yang diambil dari peluncuran dapodik  dan atas berbagai pertimbangan, Kemdikbud memandang perlu disusun dasar hukum yang kuat yang secara khusus mengatur Dapodik. Selama ini program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berjalan berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Untuk memperkuat landasan hukum tersebut, maka disusunlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Dapodik.
Permekdikbud tentang Dapodik

Menurut Kurniawan, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga kini draft Permendikbud tersebut telah dibahas beberapa kali.

Dalam draft Permendikbud tentang Dapodik, Dapodik didefinisikan sebagai ‘suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.’


Peran Operator Sekolah

Berkaitan dengan definisi yang tertulis dalam draft Permendikbud tersebut, Operator sekolah memegang peran penting. Operator sekolah sebagai garda terdepan yang bertugas memasukkan data PTK, peserta didik, kondisi sekolah dan data penting lainnya wajib memahami petunjuk dan cara kerja yang benar.  Tujuannya agar data yang dikirim ke pangkalan data Kemdikbud adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh kemdikbud tapi juga instansi lain yang membutuhkan.

Di lain pihak, dengan adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang Dapodik, tidak menutup kemungkinan dalam draft Permendikbud tersebut akan ada Bab yang membahas tentang operator sekolah, misalnya berkaitan dengan petunjuk teknis yang jelas atau tentang berapa honor atau gaji yang berhak diterima Operator sekolah. Atau paling tidak ada reward yang berhak diterima operator sekolah. Hal tersebut juga tidak kalah penting sebab operator juga wajib diatur berdasarkan aturan hukum yang jelas. Jika sudah ada aturan baku tentang berapa honor yang berhak diterima operator sekolah, tentu akan mendukung keseriusan para operator sekolah dalam menjalankan tugas.

Untuk itu selain ditunggu oleh pihak yang memanfaatkan dapodik, keberadaan Permendikbud juga sangat ditunggu oleh operator sekolah.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »