Pengajuan Dan Pe-Nonaktifan NUPTK Di Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Arif Rahmawan March 11, 2016
Mudahnya mengklik dan men-share berita di blog maupun facebook kerap membuat masyarakat Indonesia lebih cepat meng-update berita. Sayangnya berita tersebut terkadang belum teruji validitasnya. Jika berita tersebut memang benar tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika berita tersebut tidak benar justru akan membingungkan pembaca.

Hal tersebut terjadi juga di kalangan dunia pendidikan. Info tentang honorer, info tentang NUPTK dan segala hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan sering dengan mudah beredar di dunia maya.

Kali ini, PMPTK Kabupaten Grobogan melalui akun facebooknya bermaksud meluruskan berita yang beredar di dunia maya. Berikut ini informasi tersebut.

"KAMI INFOKAN KEPADA BAPAK / IBU GURU PNS MAUPUN NON PNS DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN.

BELUM ADA PENJELASAN TEKNIS TENTANG MEKANISME PENGAJUAN DAN PE-NON AKTIFAN NUPTK TAHUN 2016

Terhitung sejak awal Januari 2016, dinamika dunia medsos khususnya bagi para guru dan dunia pendidikan pada umumnya kembali di ramaikan beredarnya pemberitaan tentang PENERBITAN NUPTK BARU. Berita yang bersumber dari KORESPONDENSI INTERNAL KEMDIKBUD (dikirim Direktur Jenderal GTK ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud), entah bagaimana ceritanya bisa beredar bebas di blog, web, grup, dan akun-akun medsos. Surat bernomor 14652/B.B2/PR/2015 bertanggal 28 Desember 2015 jika diperhatikan sebetulnya berupa "laporan konsep" yang diajukan Dirjen GTK kepada Sekjen Kemdikbud, dan bukan (lebih tepatnya BELUM) untuk konsumsi publik.

Dan seperti biasanya ketika ada berita yang berhubungan dengan "NASIB", para pendidik yang juga aktivis medsos sekaligus akan segera "BAGI-BAGI INFO" baik sesama kawan maya dengan klikshare-nya, maupun dengan kolega di di tempat kerjanya masing-masing. Tentu hal ini bisa sangat-sangat dimaklumi mengingat pasca pemensiunan padamu negeri sebagai aplikasi sarana pengusulan NUPTK, hampir semua pihak yang merasa berkepntingan dengan NUPTK sudah sangat menunggu-nunggu mekanisme baru pengusulan NUPTK ini. Karena seperti diketahui realita di lapangan saat ini masih banyak pendidik (dan tenaga kependidikan) yang belum ber NUPTK.

Hanya yang cukup disayangkan, dan perlu diketahui oleh para pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah berkeinginan besar untuk segera mengajukan NUPTK, bahwa hingga saat tulisan ini dirilis, tepatnya tgl 6 Januari 2015, ketika surat dirjen itu sudah tersebar kemana-mana, BAHWA SEBENAR-BENARNYA Dinas pendidikan Kabupaten BELUM MENERIMA PETUNJUK TEKNIS APAPUN tentang mekanisme baru tersebut. Apalagi dalam surat itu pada romawi delapan disebutkan : "Diverifikasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota...."

Jadi melalui tulisan ini saya, penulis, hanya ingin mengatakan : Bersabarlah... tunggu petugas-petugas di Dinas Pendidikan Kabupaten mendapat penjelasan dan tahu apa yang harus mereka perbuat. Toh pada saat tiba waktunya, penulis yakin seyakin-yakinnya tidak ada seorangpun operator nuptk tingkat kab/kot se Indonesia Raya yang berani dan dengan sengaja menyembunyikan info-info penting semacam ini."

Kesimpulannya, hingga artikel ini terbut belum ada penjelasan resmi tentang NUPTK.

sumber : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005026215022&fref=nf

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »